MAKALAH MARAKNYA KORUPSI DI KALANGAN PEJABAT

MAKALAH MARAKNYA KORUPSI DI KALANGAN PEJABAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Makalah

Didalam penulisan makalah ini saya sebagai penulis akan memecahkan masalah yang terdapat di dalam makalah yang saya pilih berjudul “Maraknya Korupsi di Kalangan Pejabat”.

Gagasan mengenai penayangan wajah koruptor ditelevisi yang dilontarkan oleh Jaksa Agung, Sukarton Marmosudjono, SH pada bulan Desember 1989 kini menjadi kenyataan ketika pimpinan tertinggi lembaga penuntut umum itu menemui presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta, ada hari Senin tanggal 4 Desember 1989, pada prinsipnya gagasan tersebut telah disetujui.

Dalam kesempatan tersebut jaksa agung Sukarton Marmosudjono, SH kepada wartawan mengatakan bahwa rencana penayangan wajah koruptor di layar televisi merupakan salah satu bentuk sanksi moral, sehingga diharapkan akan timbul rasa jera bagi yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi di masa datang.

Untuk membenarkan program tersebut dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh elit politik di kalangan supra struktur hukum dan unsur-unsur resmi yang duduk di dalam inner cycle supra structure politic dan pribadi-pribadi lainnya beliau menegaskan : Hakim Agung (Bisma Siregar) juga setuju, tapi Bronokos (mantan kepala Dispenda Bogor) tidak setuju karena dia koruptor. Brongkos tidak setuju karena penayangan itu akan mempermalukan pihak keluarga yang tidak terlibat.

1

Dengan munculnya kembali pemberitaan mengenai berbagai kasus korupsi di media masa pusat, mauun daerah, nampaknya berawal dari lemahnya sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh badan yudikatif terhadap para koruptor. Kemudian hal itu dimanfaatkan dengan ide untuk menayangkan wajah koruptor ditelevisi agar tindak pidana tersebut secepatnya dapat diatasi. Dalam perkembangannya, sampai kini penyakit korupsi itu nampak demikian tangguh, baik secara kualitas maupun kuantitas jika diamati, di Indonesia sejak tahun 1957 telah dilakukan usaha membasmi koruptor. Dengan membuat peraturan yang kemudian diperbaiki agar lebih sempurna. Tetapi korupsi berjalan terus.

Pada awalnya, dengan dilatar belakangi oleh tekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, manusiawi, dan berwibawa, maka tahun 1959 dibentuk peraturan penguasa militer No. PRT / PM/ 06 / 1957 tentang pemberantasan korupsi. Sejak itu, timbullah istilah korusi dalam pengertian yuridis. Menurut peraturan tersebut, pengertian korupsi sangat luas sekali yaitu mencakup : pertama, perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk kepentingan orang lain baik secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.

Kedua, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah yang dapat membawa keuntungan bagi suatu badan.

Dengan rumusan yang demikian luas itu, ternyata perbuatan korupsi sulit dinetralisasi bahkan tindak koruptor semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dengan begitu latar belakang dari makalah ini adalah membantu para pembaca untuk memecahkan dan mengetahui tentang maraknya korupsi di kalangan pejabat.

1.2. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mempunyai alasan untuk memilih judul ini sebagai bahan pembuatam makalah, bahwasannya di setiap kalangan para pejabat tinggi memiliki kasus korpusi dan penulis ingin mengungkapkan bagaimana cara untuk menanggulangi korupsi di kalanga pejabat.

Jika mau yang lebih lengkap klik aja : disini

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: